IMPLEMENTASI PENANGGULANGANTINDAK PIDANA PEMBELAKAN LIAR DI KABUPATEN SOPPENG

Jamaluddin, Jamaluddin (2017) IMPLEMENTASI PENANGGULANGANTINDAK PIDANA PEMBELAKAN LIAR DI KABUPATEN SOPPENG. Diploma thesis, Universitas Muslim Indonesia.

[img] Text
0082.02.42.2015 SAMPUL.pdf
Download (123kB)
[img] Text
0082.02.42.2015 HALAMAN PENGESAHAN.pdf
Download (385kB)
[img] Text
0082.02.42.2015 KATA PENGANTAR.pdf
Download (113kB)
[img] Text
0082.02.42.2015 ABSTRAK.pdf
Download (195kB)
[img] Text
0082.02.42.2015 DAFTAR ISI.pdf
Download (113kB)
[img] Text
0082.02.42.2015 DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (23kB)
[img] Text
0082.02.42.2015 BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (345kB)
[img] Text
0082.02.42.2015 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only
Download (588kB) | Request a copy
[img] Text
0082.02.42.2015 BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (121kB) | Request a copy
[img] Text
0082.02.42.2015 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (202kB) | Request a copy
[img] Text
0082.02.42.2015 BAB V PENUTUP.pdf
Download (8kB)

Abstract

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Implementasi penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten SoppengMasih kurang terimplementasikan karena ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak memberikan efek jera sehingga tindak pidana illegal logging di Kabupaten Soppeng (2). Faktor-faktor yang menjadi kendala ringannya tuntutan hukum, mentalitas aparat penegak hukum, Jumlah personil, sarana dan prasarana, Budaya Masyarakat dan wilayah geografis kawasa hutan di Kabupaten Soppeng. Rekomendasi dari hasil Penelitian ini berarti bahwa Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih secara aktif melakukan sosialisasi terhadap perturan perundang-undangan yang telah diundangkan yang berkaitan dengan penegakan hokum dibidang kehutanan terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan pentingnya kawasan hutan bagi kelangsungan hidup manusia, Diperlukan pengawasan oleh polisi Kehutanan terhadap setiap kegiatan dalam Kawasan hutan dalam rangka meminimalisir Kegiatan Pembalakan Liar dan Dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan liar perlu melibatkan masyarakat baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Mengingat kewajiban untuk menjaga hutan tidak hanya semata-mata kewajiban pemerintah akan tetapi juga juga kewajiban dari seluruh rakyat khususnya masyarakat di Kabupaten Soppeng.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: PASCASARJANA > MAGISTER ILMU HUKUM
Depositing User: Unnamed user with email admin@umi.ac.id
Date Deposited: 16 Dec 2020 03:08
Last Modified: 16 Dec 2020 03:08
URI: http://repository.umi.ac.id/id/eprint/135

Actions (login required)

View Item View Item