Mustakim, Mustakim (2019) CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI KONTEMPORER. Masters thesis, Universitas Muslim Indonesia.
Text
0121.02.46.2017 SAMPUL.pdf Download (104kB) |
|
Text
0121.02.46.2017 LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (310kB) |
|
Text
0121.02.46.2017 KATA PENGANTAR.pdf Download (66kB) |
|
Text
0121.02.46.2017 ABSTRAK.pdf Download (61kB) |
|
Text
0121.02.46.2017 DAFTAR ISI.pdf Download (99kB) |
|
Text
0121.02.46.2017 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (70kB) |
|
Text
0121.02.46.2017 BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (103kB) |
|
Text
0121.02.46.2017 BAB III METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (54kB) | Request a copy |
|
Text
0121.02.46.2017 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB) | Request a copy |
|
Text
0121.02.46.2017 BAB IV HASIL PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB) | Request a copy |
|
Text
0121.02.46.2017 BAB V PENUTUP.pdf Download (57kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan mengetahui cyber crime ditinjau dari perspektifkriminologi kontemporer dan pemberlakuan hukum pidana saat ini terhadapcyber crime.Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (sicio legal), yaitumengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. Penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitianyang menganalisis dan mengkaji proses kerja hukum didalam masyarakat.Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassaar (PN Makassar).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cyber crime dalam perspektifkriminologi kontemporer mengurai penyebab terjadinya cyber crime dalambeberapa faktor di antaranya; faktor politik, ekonomi, sosial budaya, danintelektual, pemberlakuan hukum pidana saat ini terhadap cyber crimei(legalitas penggunaan upaya paksa) yang terbesar di beberapa undangundangmasih kurang optimal dalam penanggulangan cyber crime. Bebrapaundang-undang itu di antaranya; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal27 (3) (legalitas penuntutan), Pasal 43 (3) (penggeledahan atau penyitaansistem elektronik harus seizing ketua pengadilan), dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 pasal 103 tentang persyaratan yuridis laporan dan pengaduan
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | cyber crime, kriminologi kontemporer, pemberlakuan hukum pidana |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | PASCASARJANA > MAGISTER ILMU HUKUM |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@umi.ac.id |
Date Deposited: | 18 Dec 2020 03:20 |
Last Modified: | 18 Dec 2020 03:20 |
URI: | http://repository.umi.ac.id/id/eprint/161 |
Actions (login required)
View Item |