PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI UNTUK OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ramadhani, Andi Kartika (2019) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI UNTUK OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. Masters thesis, Universitas Muslim Indonesia.

[img] Text
0045.02.44.2016 SAMPUL.pdf
Download (233kB)
[img] Text
0045.02.44.2016 LEMBAR PENGESAHAN.pdf
Download (381kB)
[img] Text
0045.02.44.2016 KATA PENGANTAR.pdf
Download (111kB)
[img] Text
0045.02.44.2016 ABSTRAK.pdf
Download (9kB)
[img] Text
0045.02.44.2016 DAFTAR ISI.pdf
Download (201kB)
[img] Text
0045.02.44.2016 DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (209kB)
[img] Text
0045.02.44.2016 BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (440kB)
[img] Text
0045.02.44.2016 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only
Download (523kB) | Request a copy
[img] Text
0045.02.44.2016 BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (132kB) | Request a copy
[img] Text
0045.02.44.2016 BAB IV HASIL PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (580kB) | Request a copy
[img] Text
0045.02.44.2016 BAB V PENUTUP..pdf
Download (233kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif-empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif yang materi penelitiannya berupa kajian pustaka dengan penelitian hukum empiris yang data penelitiannya diperoleh dari proses wawancara. Penelitian ini dilakukan di di Wilayah Kota Bekasi tepatnya di Kejaksaan Negeri Bekasi di Bandung, di mana data yang akan diperoleh akan digunakan dengan benar dan dengan sebaik-baiknya, demi memberi gambaran lebih luas tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi. Hasil dari kajian yang telah dilakukan adalah bahwa masih terdapat kelemahan formulasi aturan pemidanaan ( pertanggungjawaban ) korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu defenisi hubungan kerja dan hubungan lainnya menurut UUPTPK yang tidak jelas, tidak diaturnya pemberantasan sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (2) untuk korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana, dan tidak diaturnya pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Rekomendasi penelitian ini guna memaparkan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi, dan upaya pencegahannya, serta kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu dan informasi kepada pembaca, masyarakat, atau bahkan pemerintah, agar mau menelaah, mempertimbangkan, dan berfikir demi kemaslahatan, dan keselamatan bangsa Indonesia agar dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: PASCASARJANA > MAGISTER ILMU HUKUM
Depositing User: Unnamed user with email admin@umi.ac.id
Date Deposited: 21 Dec 2020 06:05
Last Modified: 21 Dec 2020 06:05
URI: http://repository.umi.ac.id/id/eprint/169

Actions (login required)

View Item View Item