PENEGAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA

PRATAMA, WIDHY ANDRIAN (2019) PENEGAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA. Masters thesis, UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA.

[img] Text (SAMPUL)
SAMPUL.pdf
Download (231kB)
[img] Text (LEMBAR PENGESAHAN)
PENGESAHAN TESIS.pdf
Download (589kB)
[img] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf
Download (187kB)
[img] Text (KATA PENGANTAR)
KATA PENGANTAR .pdf
Download (383kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf
Download (115kB)
[img] Text (BAB I)
BAB I.pdf
Download (360kB)
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (686kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (192kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (543kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (282kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (391kB)

Abstract

Widhy Andrian Pratama, Nomor Induk Mahasiswa: 0006.02.47.2017. Atas bimbingan dari pembimbing Bapak.Hambali Thalib dan Bapak Baharuddin Badaru dengan Judul: Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana. Tujuan Penelitian untuk menganalisis penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana dan mengkaji fakt or-faktor penghambat dari penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif/doktrinal (normative legal research) yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukuman mati haruslah diberlakukan terhadap pembunuhan berencana karena, penerapan hukuman mati tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi manusia yang banyak dipersoalkan selama ini, sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dilaksanakan eksekusi mati tersebut antara lain: dari aspek yuridisnya, Kebijakan Pemerintah, dan Lemahnya koordinasi antara penegak hukum. Adapun saran yang diberikan kepada pembuat undang-undang agar melakukan pembaharuan terhadap KUHP terkhusus lagi mengenai Pasal tentang Pembunuhan Berencana, sebaiknya dicantumkan dalam P asal ataupun penjelasannya tersebut tentang kualitas dan kuantitas yang didasarkan pada alternatif hukuman yang diberikan. Selanjutnya mengenai batasan dan waktu dalam hal remisi dan pengajuan grasi terhadap hak terpidana mati yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana karena hal tersebut dapat menjadi celah bagi para terpidana. ii ABSTRACT Widhy Andrian Pratama, Student Identification Number: 0006.02.47.2017. With the guidance of the mentor Mr.Hambali Thalib and Mr. Baharuddin Badaru with the title: Enforcement of the Death Penalty for Planned Murder. The purpose of this research is to analyze the enforcement of the death penalty for premeditated murder and examine the inhibiting factors of the enforcement of the death penalty for planned murder. The research method used in this study is the type of normative/doctrinal legal research (normative legal research), namely the type of research conducted by reviewing the laws and regulations applied to a particular legal problem. The results of this study state that the enforcement of the death penalty must be applied to premeditated killings because, the application of the death penalty does not contradict human rights that have been widely questioned so far, while the factors that hinder the execution of the executions include: in terms of juridical aspects, Government Poli cy , and Weak coordination between law enforcement. The advice given to the legislators is to reform the Criminal Code specifically regarding the Article on Planned Murder, so that it should be included in the article or explanation regarding the quality a nd quantity based on the alternative sentence given. Furthermore, regarding the limitation and time in terms of remission and filing a pardon for the rights of death row inmates who commit crimes of premeditated murder because it can become a gap for the convicted persons.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: PASCASARJANA > MAGISTER ILMU HUKUM
Depositing User: Unnamed user with email admin@umi.ac.id
Date Deposited: 04 Feb 2021 05:32
Last Modified: 04 Feb 2021 05:32
URI: http://repository.umi.ac.id/id/eprint/208

Actions (login required)

View Item View Item