Hakikat Reklamasi Pantai Perolehan Hak Atas Tanah

Rijal, Syamsul (2023) Hakikat Reklamasi Pantai Perolehan Hak Atas Tanah. Doctoral thesis, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

	Text 1 SAMPUL DEPAN syamsul RIJAL.pdf Download (54kB)
	Text CamScanner 06-06-2023 12.58.pdf Download (170kB)
	Text kata pengantar syamsul rijal.pdf Download (212kB)
	Text 2 DAFTAR ISI rijal fix.pdf Download (265kB)
	Text abstrak indonesia syamsul rijal.pdf Download (7kB)
	Text abstrak inggris syamsul rijal.pdf Download (15kB)
	Text BAB I fixx.pdf Download (255kB)
	Text BAB VI PENUTUP fix.pdf Download (15kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA (4).pdf Download (375kB)
	Text Turnitin_Hakikat Reklamasi.pdf Download (1MB)

Abstract

Syamsul Rijal. Hakikat Reklamasi Pantai Perolehan Hak Atas Tanah (dibimbing oleh H. Sufirman Rahman, H. Syahruddin Nawi, Ilham Abbas.). Penelitian ini bertujuan : (1) mengetahui dan menganalisis serta menemukan Hakikat Reklamasi Pantai dalam Perolehan Hak Atas Tanah; (2) mengetahui dan menganalisis mekanisme pendaftaran dan penetapan hak atas tanah reklamasi; (3) mengetahui dan menganalisis serta menemukan Faktor yang mempengaruhi Perolehan Hak Atas Tanah Reklamasi Pantai. Tipe Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris, selain mengkaji hukum secara teoretik dan normatif, juga mengkaji hukum dalam pelaksanaannya. Kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Bahwa Hakikat reklamasi pantai dalam perolehan hak atas tanah merupakan kemanfaatan lingkungan yang berkeadilan dengan mengubah pantai (air laut) menjadi daratan. Kedua, Behwa Pendaftaran hak atas tanah Reklamasi Pantai yang dilakukan oleh pihak pelaksana reklamasi kepada kantor atr/bpn dilaksanakan sesuai dengan ketentaun PP Nomor 24 Tahun 1997 dan selanjutnya pihak kantor atr/bpn dalam hal ini pejabat terkait yang berwenang melakukan Penetapan Hak Atas Tanah Reklamasi Pantai dilaksanakan sesuai ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2021 yang menghasilkan dokumen berupa sertipikat hak atas tanah. Ketiga Bahwa dalam perolehan hak atas tanah reklamasi pantai ada Faktor yang mempengaruhi yaitu subtansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasana. Rekomendasi pada penelitian ini, Pertama Bahwa Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pemberian ijin reklamasi pantai dan hak atas tanah reklamasi pantai perlu menjalankan reformasi hukum pertanahan secara konsisten agar sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta harus ada harmonisasi kebijakan agraria secara menyeluruh. Kedua Bahwa kebijakan pemberian hak atas tanah bagi pemohon dapat mencapai tujuannya sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga pemerintah melibatkan masyarakat, lembaga adat, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung kebijakan pemberian hak atas tanah reklamasi pantai di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	PASCASARJANA > DOKTOR ILMU HUKUM
Depositing User:	operator 14
Date Deposited:	06 Jun 2023 06:18
Last Modified:	10 Jun 2023 02:53
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/2611

Actions (login required)

View Item