Hakikat Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Dewan Perwakilan Rakyat

Idris, Andi Rio (2023) Hakikat Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Dewan Perwakilan Rakyat. Doctoral thesis, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

	Text Halaman_Judul_Andi Rio_Repository1 (1).pdf Download (197kB)
	Text Halaman_Pengesahan_Andi Rio_Repository2 (1).pdf Download (396kB)
	Text Keaslian Disertasi_Andi Rio_Repository (1).pdf Download (415kB)
	Text Kata Pengantar_Andi Rio.pdf Download (162kB)
	Text Abstrak_Andi Rio.pdf Download (91kB)
	Text Daftar Isi_Andi Rio.pdf Download (142kB)
	Text BAB I_Andi Rio.pdf Download (671kB)
	Text BAB VI_Andi RIo.pdf Download (121kB)
	Text Daftar Pustaka_Andi Rio.pdf Download (302kB)
	Text Turnitiin_Andi Rio.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui, menganalisis dan menemukan hakikat Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat? (2) Mengetahui, menganalisis dan menemukan faktor pendukung dan penghambat Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat? (3) Mengetahui, menganalisis dan menemukan Bagaimanakah konsep ideal Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hakikat Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat yakni Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan Lembaga etik Dewan Perwakilan rakyat dalam hal memeriksa, menyelidiki dan mengadili terjadap perilaku anggota Dewan Perwakilan rakyat yang bertentangan dengan etika sosial dan etika kelembagaan sebagai representasi dari masyarakat. Setiap warga negara siapapun yang duduk di Lembaga perwakilan merupakan cermin dari masyarakat pemilihnya. Karenanya kemudian penetapan dan penegakan standar etika hendaknya dimulai dari pendulum bawa DPR adalah sekumpulan manusia yang secara realistis harus dijaga dengan norma yang berangkat dari masyarakat dimana ia menjalankan fungsi representasinya. (2) Optimalisasi Penegakan Etika Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Etika Dewan Perwakilan Rakyat yakni dengan meningkatkan inisiatif dalam hal ini melakukan inisiatif dalam menindak perkara yang menjadi sorotan publik. (3) Konsep ideal Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Kehormatan Dan Keluruhan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk ndependensi dalam lembaga negara, yaitu: Independensi institusional, Independensi fungsional, dan Independensi administratif. Rekomendasi penelitian ini adalah MKD harus mengoktimalkan fungsi dan kewenanga secara independen berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI dalam menjaga kehormatan DPR RI.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	PASCASARJANA > DOKTOR ILMU HUKUM
Depositing User:	operator 14
Date Deposited:	12 Jun 2023 08:56
Last Modified:	12 Jun 2023 08:56
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/2645

Actions (login required)

View Item