ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PERJANJIAN LEASING

Haekal, Fikri (2022) ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PERJANJIAN LEASING. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

[img] Text
fikri haekal 04020180820 SKRIPSI FILE - Fikri haekal.pdf

Download (1MB)
Official URL: https://fh.umi.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum terhadap pembiayaan bermasalah dalam perjanjian leasing dan Bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi masalah dalam perjanjian leasing. pengaturan hukum terhadap pembiayaan bermasalah dalam perjanjian leasing adalah dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. 122, No. 32, No. 30 Tahun 1974 Tanggal 7 Februari 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing, Menteri Keuangan No. 649 Tahun 1974 Tanggal 6 Mei 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing, Menteri Keuangan No. 650 Tahun 1974 Tanggal 6 Mei 1974, Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK/012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, serta Peraturan Mentri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Akibatnya pada perusahaan leasing jika terjadi masalah terhadap nasabah adalah Laba/Rugi bank menurun, penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit, Bad Debt Ratio menjadi lebih besar, artinya rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah, dan Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat, bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar, dan biaya pencadangan tersebut akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank. Kepada badan pembentuk undang-undang (DPR bersama-sama Presiden): Segera membentuk peraturan pembiayaan konsumen yang setingkat undang-undang, yang mengatur secara administratif maupun secara substantif dan bercirikan Indonesia serta Menyarankan pihak perusahaan pembiayaan dalam pembuatan perjanjian leasing terhadap nasabah harus membedakan kondisi perekonomian dari pihak nasabah secara tertulisl.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User: operator 2
Date Deposited: 05 Sep 2023 04:59
Last Modified: 05 Sep 2023 04:59
URI: http://repository.umi.ac.id/id/eprint/3902

Actions (login required)

View Item View Item