PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Majene

Gisman, Gisman (2021) PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Majene. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Gisman_04020160649.pdf Download (1MB)

Abstract

Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusiadalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan passal-pasal KUHAP. Tujuan dari penelitian ini terbagi atas dua 1) tujuan Umum Untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemecahan perkara pidana (splitsing) sebagai upaya mempercepat pembuktian. 2) tujuan Khusus, a. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang mendasari suatu perkara dilakukan pemecahan perkara pidana (splitsing). b. untuk mengetahui dan menganalisis kriteria sebuah perkara dilakukan pemecahan perkara pidana (splitsing). c. untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelaksanaan pemecahan perkara pidana (splitsing) terhadap proses pembuktian.Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara langsung dengan metode deduktif, komparatif dan kualitatif. Untuk mendapatkan data-data penelitian penulis mengambil data dari lokasi kantor Kejaksaaan Negri Majene.Alasan penuntut umum dalam melakukan splitsing atau pemisahan berkas perkara adalah upaya untuk mempermudah pembuktian atas kesalahan terdakwa dalam persidangan dengan alasan pada perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi, adanya status yang berbeda, dan didasarkan pada pasal 142 KUHAP.Cara pembuktian suatu perkara dengan menggunakan pemisahan berkas perkara atau splitsing setelah menerima berkas perkara akan dilakukan analisa terlebih dahulu kemudian diputuskan proses pembuktian suatu perkara pidana dalam persidangan berada di pihak jaksa penuntut umum. Proses persidangannya memiliki kekurangan saksi maka dihadirkan saksi mahkota untuk menanggulangi sesuai yang ditentukan Pasal 183 KUHAP.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	operator 2
Date Deposited:	06 Sep 2023 01:34
Last Modified:	06 Sep 2023 01:34
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/3940

Actions (login required)

View Item