PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN COVID-19 KOTA PARE-PARE (Studi Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN PRE)

Salam, Abdi (2023) PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN COVID-19 KOTA PARE-PARE (Studi Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN PRE). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

[img] Text
Abdi Salam_04020190536.pdf

Download (2MB)
Official URL: http://fh.umi.ac.id/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur dakwaan jaksa terhadap putusan perkara tindak pidana Pemalsuan Surat Terhadap Hasil Pemeriksaan Covid-19 dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana Pemalsuan Surat Terhadap Hasil Pemeriksaan Covid-19 berdasarkan telah sesuai atau tidak dengan alternatif dakwaan.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan-bahan studi putusan atau data sekunder dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti Sumber data penelitian ini adalah hukum normatif (library research), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, jurnal, Koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.Hasil penelitian menunjukkan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yaitu telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat serta didasarkan pada fakta-fakta hukum maupun alat bukti. Sehingga Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan. Kedua, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yakni dengan melihat pertimbangan yuridis yaitu kesesuaian antara unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP dengan fakta-fakta hukum yang di dukung oleh alat bukti dengan keyakinan hakim baik melalui surat dakwaan, keterangan para saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User: operator 2
Date Deposited: 07 Sep 2023 06:57
Last Modified: 07 Sep 2023 06:57
URI: http://repository.umi.ac.id/id/eprint/3986

Actions (login required)

View Item View Item