TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGELOLAAN KEUANGAN MASA PANDEMI DI KOTA MAKASSAR

Selang, Fitrian (2022) TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGELOLAAN KEUANGAN MASA PANDEMI DI KOTA MAKASSAR. Other thesis, Univeritas Muslim Indonesia.

Text Fitria Selang_04020180001.pdf Download (1MB)

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah dalam penyaluran dana bantuan sosial covid-19 kepada masyarakat dan bagaimanakah tanggungjawab pemerintah dalam menyikapi tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19 yang diberikan kepada masyrakat, dengan menggunakan Metode penelitian Yuridis Normatif, penelitian digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu yang berlandaskan pada undang- undang dan yurisprudensi. Pendeketan kasus yang digunakan dimana peneliti menganalisis putusan yang telah mempunyai putusan akhir di pengadilan yang berdasar pada Undang Undang yang berlaku. Bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer,dan bahan hukum sekunder. Hasil Pemberian bantuan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang. Tetapi, dalam pelaksaananya terdapat beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh yang memberikan bantuan kepada masyarakat. karenanya, Peranan dari lembaga- lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2. Korupsi di indonesia disikapi secara keseluruhan, mengenai tanggungjawab pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19, Kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam penjatuhan pidana mati kepada koruptor pada masa Pandemi Covid-19 harus diberikan perhatian serius, karena Pandemi Covid-19 berdampak luas. Rekomendasi Seharusnya dampak pengelolaan dalam upaya dan tanggung jawab pemerentah Kota Makassar dalam menangani kebijakan system keungan dimasa pandemic virus corona yang diharapkan mampu menjadi acuab dalam pengawasan pemberian bantuan sosial agar tindak pidana korupsi dana bantuan sosial bisa diterima masyarakat sesuai yang telah diatur dan tidak merugikan masyarakat dan Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara menyeluruh baik penyindik, kejaksaan dan hakim harus benar-benar bebas dari intervensi pihak yang melakukan tindak pidana korupsi.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	operator 2
Date Deposited:	07 Sep 2023 06:58
Last Modified:	07 Sep 2023 06:58
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/3995

Actions (login required)

View Item