FUNGSI KEJAKSAAN TERHADAP PENYITAAN KEKAYAAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan)

AL MUKARRAMAH, IDRUS ANUGRAH (2022) FUNGSI KEJAKSAAN TERHADAP PENYITAAN KEKAYAAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan). Other thesis, Univeritas Muslim Indonesia.

Text IDRUS ANUGRAH AL MUKARRAMAH_04020180309.pdf Download (1MB)

Abstract

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh kejaksaan dalam menghadapi kendala yang ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian empiris,yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti. Peneliti akan mencari informasi dilokasi penelitian maupun dari sumber pustaka untuk mengetahui data kasus penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana upaya kejaksaan mengatasi kendala yang di hadapi dalam proses penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini adalah menujukkan bagaimanaa fungsi kejaksaan dalam penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi telah sesuai dengan fungsi dan tugasnya sesuai UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun faktor yang mempengaruhi fungsi kejaksaan dalam proses penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi ialah faktor internal terkhusus pada pengaruh pelaksanaan pidana uang pengganti yaitu para terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara dibandingkan dengan membayar uang pengganti dan substanti hukum memberi kemudahan kepada hakim untuk memberi pidana subsider. Sehingga kebanyakan terdakwa kasus korupsi lebih memilih pidana penjara daripada uang pengganti. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah diharapkan perlu adanya pertimbangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar kiranya tidak memberikan pilihan yang dapat meringankan beban atau tidak memenuhi pertanggung jawaban dalam hal ini ialah pengembalian kerugian negara untuk menekan jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	operator 2
Date Deposited:	07 Sep 2023 06:59
Last Modified:	07 Sep 2023 06:59
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4003

Actions (login required)

View Item