TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKSI SEPARATISME YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TERORISME

Shafitri, Amalia (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKSI SEPARATISME YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TERORISME. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Amalia Shafitri_04020190170.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan Mengetahui dan menganalisis upaya hukum dalam menanggulangi aksi separatisme yang di lakukan oleh Organisasi Papua merdeka Menurut perspektif Undang-undang Terorisme.Penelitian Ini menggunakan metode penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum,dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normative adalah law in books, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk.Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa Aksi teroris oleh kawanan separatisme yang terjadi di papua telah menimbulkan suasana teror dan keresahan di tengah masyarakat. Aksi terorisme ini di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Dengan undang-undang No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-undang ini menjadi payung hukum negara dalam menanggulangi tindak terorisme yang timbul di tengah masyrakat selain itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki upaya menanggulangi aksi terorisme yang di lakukan oleh kaum separatis di papua. Salah satunya dengan menerapkan strategi kontra-narasi yang bertujuan menggelorakan cinta damai NKRI.Rekomendasi penelitian yang dapat diberikan adalah Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme perlu diperhatikan kembali mengenai sistem penegakkan hukum bila mana masih ada kejanggalan atau kelemahan dalam penyelesaian suatu tindak pidana terorisme ini sehingga perlu melakukan pendekatan agar masyarakat terutama di daerah Papua paham dan tidak merasa cemas atau gelisah. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus tepat sasaran, sesuai hukum dan memerlukan kerja sama terpadu dari berbagai pihak.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	operator 2
Date Deposited:	07 Sep 2023 07:28
Last Modified:	07 Sep 2023 07:28
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4009

Actions (login required)

View Item