TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (Studi Kasus Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks)

Fadel Akbar, Andi Ayoga (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (Studi Kasus Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Andi Ayoga Fadel Akbar_04020190562.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim menyatakan batasan unsur dakwaan dan tuntutan tindak pidana pencemaran nama baik dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Pasal 310 KUHP terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa: (1) dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan yang telah menguraikan secara jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa disertai dengan waktu dan tanggal serta tempat perbuatan yang dilakukan itu berlangsung. (2) pertimbangan oleh majelis hakim di hadapan pegadilan dalam mengambil keputusan mencerminkan keadilan kepada semua pihak khususnya kepada para terdakwa, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan itu dengan alat-alat bukti, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Rekomendasi penelitian yang dapat diberikan adalah Demi terwujudnya kepastian hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHPidana , hendaknya diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim dalam menangani kasus seperti tindak pidana penghinaan, jaksa dan hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur dalam setiap pasal karena jika salah dalam menerapkan pasal maka hal tersebut batal demi hukum.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	operator 2
Date Deposited:	07 Sep 2023 07:28
Last Modified:	07 Sep 2023 07:28
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4014

Actions (login required)

View Item