PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)

Fatika Datukramat, Cici Cahya (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Kasus di Polrestabes Makassar). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Cici Cahya Fatika Datukramat_04020190124.pdf Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi di Kota Makassar dan faktor- faktor apa yang menyebab tindak pidana aborsi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi di Polrestabes Makassar Dalam perkara pidana ini yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, pelaku tindak pidana aborsi dijatuhi pidana penjara dan denda karena telah melanggar Pasal 77A ayat (1). Pasal 45A Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun Faktor- faktor yang menyebab tindak pidana aborsi adalah 1. Faktor ekonomi, 2. Faktor Sosial, 3. Faktor Psikologis, 4. Faktor Pendidikan, 5. Faktor Hamil Diluar Nikah, 6. Faktor Belum Siap Berkeluarga. Kurangnya edukasi mengenai seks dan kurangnya tanggungjawab pada remaja meningkatkan kecenderungan pada remaja untuk melakukan tindakan aborsi. Rekomendasi Penelitian ini diharapakan hakim memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana aborsi yang lebih memberatkan lagi dengan merumuskan sanksi- sanksi untuk para pelaku dalam KUHP dan Undangundang Kesehatan yang berlaku, mengingat bahwa Tindak Pidana Aborsi merupakan crimes against humanity (kejahatan kemanusiaan) dan merupakan extraordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan efek jera. Karena melakukan aborsi dianggap sebagai melanggar hak asasi manusia. Dan berharap agar pemerintah mewajibkan pada semua sekolah formal mulai dari SMP sampai tingkat Universitas mengadakan pelajaran atau mata kuliah tentang Kesehatan, terutama yang berkaitan dengan aborsi. Agar Asas lex specialist derogate lex generalis, juga dipakai oleh Hakim dalam memutus perkara yang ia tangani.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited:	08 Sep 2023 03:24
Last Modified:	08 Sep 2023 03:24
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4056

Actions (login required)

View Item