PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Putusan No 414 /Pid.B/2014/PN.Mks)

Rafi, Muhammad (2022) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Putusan No 414 /Pid.B/2014/PN.Mks). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Muhammad Rafi_04020180163.pdf Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan (a) untuk mengetahui dan menganalisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika Di Kota Makassar, dan (b) untuk mengetahui dan menganalisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Putusan No 414/Pid.B/2014/PN. Mks. Penelitian ini menggunakan metode penilitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (Undang- Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara. Rekomendasi penelitian ini adalah Karena perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat khususnya dalam tindak pidana narkotika hingga merusak dan menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan stabilitas Sumber Daya Manusia khususnya generasi mudah penerus bangsa di masa yang akan datang, maka pemerintah dan vii Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat aturan mengenai tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk pencegahan dan pemberantasan mafia tindak pecucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang�Undang Nomor 35 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang�Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencucian Uang, Narkotika.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	SH.,MH Fahmy Andi Muhammad
Date Deposited:	11 Sep 2023 07:15
Last Modified:	11 Sep 2023 07:15
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4123

Actions (login required)

View Item