PENERAPAN PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Nadhirah, Nilam Zahratun (2023) PENERAPAN PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Nilam Zahratun Nadh_04020190010.pdf Download (910kB)

Abstract

Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untukmengetahuipenarapan pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesiadan untuk mengetahui pro-kontra pidana mati di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Jenis dan sumberdata yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknikpengumpulan data yaitu studi kepustakaan . Dengan teknik analisis datasecara kualitatif yaitu menggunakan kata-kata atau uraian kalimat denganmelakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teoriatau pendapat ahli serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yanglogis dan merupakan jawaban dari permasalahan.Hasil penelitian menunjukkan pertama, sanksi pidana mati dapat diterapkankepada pelanggar hukum guna memberikan dampak penyadaran danperingatan kepada individu yang lainnya agar tidak menyepelekanpelanggaran hukum khususnya pelanggaran pidana berat yang dapatmerugikan maupun membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Sanksi pidana mati masih relevan digunakan selama itu dalamkonteks prosedural hukum yang diberikan kepada hakim, dan tidakdiberikan secara sewenang-wenang, agar pemenuhan ataupun pemberianhak asasi manusia oleh negara kepada warga negara ataupun individu itutidak di sepelekan.Rekomendasi dari penelitian ini yaitu pertama sebagai penegak hukumyaitu hakim yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikanpenjatuhan sanksi kepada pelanggar hukum agar kiranya dapatmempertimbangkan dengan matang sesuai prosedural hukum terutamakepada pelanggar hukum yang dapat dijerat dengan sanksi pidana mati,karena seorang hakim mempunyai beban moril bertanggung jawab atasputusan pemberian sanksi terhadap masa depan seorang pelanggar hukumtidak seenaknya dalam bertindak dengan dalih perlindungan hak asasimanusia, negara ataupun pemerintah juga tidak boleh seenaknya dalampemberian penjatuhan sanksi terhadap warga negara atau individu yangmelakukan pelanggaran hukum karena sejatinya setiap individu punya hakasasi manusia yang tidak satupun orang lain boleh mengganggu gugat ataumengintervensi hak tersebut.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited:	12 Sep 2023 08:03
Last Modified:	12 Sep 2023 08:03
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4183

Actions (login required)

View Item