KEBIJAKAN ALTERNATIF PEMERINTAH ATAS TUNTUTAN DWIKEWARGANEGARAAN (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan)

Yusuf Nuryawan, Andi Muhammad (2022) KEBIJAKAN ALTERNATIF PEMERINTAH ATAS TUNTUTAN DWIKEWARGANEGARAAN (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Andi Muh Yusuf Nuryawan_04020170171.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui kebijakan negara Indonesia atas tuntutan dwikewarganegaraan dan mengetahui Upaya Undang-Undang Menyelesaikan Masalah Dwikewarganegaraan.Penelitian ini menggunakn metode penelitian menggunakan tipe penelitian normative dimana kajian berpusat pada buku-buku serta pendekatan asas-asas hukum, kaidah hukum atau norma hukum yang berkaitan Kebijakan Alternatif Pemerintah Atas Tuntutan Dwikewarganegaraan (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan) yang kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, bahan hukum yang di gunakan Bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan,analisis data di gunakan pengolahan data pada hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.Hasil penelitian ini menunjukkan Analisis kebijakan alternatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama dinilai dari berbagai aspek bertentangan dengan konsep persamaan derajat setiap warga negara, sehingga diganti dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006. Undang- Undang ini telah melakukan terobosan penting dalam menghapus berbagai bentuk diskriminasi selama ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang baru merupakan suatu lompatan besar dari dari undang-undang kewarganegaraan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Kendati memang pada prinsipnya adalah sama yaitu kewarganegaraan Tunggal, tetapi dalam undang-undang ini diperkenalkanlah prinsip kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak- anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan orangtuanya dan Upaya dalam menyelesaikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinilai sudah tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran terutama perlindungan hukum bagi seorang istri yang statusnya Warga Negara Indonesia dan masalah status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campur dimana si ibu Warga Negara Indonesia akan mengalami kesulitan mendapatkan pengasuhan anaknya yang Warga Negara Asing apabila perkawinan campur itu putus karena sesuatu hal. Ditinjau dari segi perspektif hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menggantikan Undang Undang Kewarganegaraan lama yaitu Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 dikarenakan untuk memberikan perlindungan hukum.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited:	14 Sep 2023 06:33
Last Modified:	14 Sep 2023 06:33
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4251

Actions (login required)

View Item