TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PERJANJIAN PEMBELIAN RUMAH (Studi Putusan Nomor:344/Pdt.G/2021/PN.Mks

Husain, Ahmad Yani (2023) TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PERJANJIAN PEMBELIAN RUMAH (Studi Putusan Nomor:344/Pdt.G/2021/PN.Mks. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Ahmad Yani Husain_04020190337.pdf Download (928kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukumtentang perbuatan melawan hukum pelaku usaha terhadap perjanjianpembelian rumah Studi Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PN.Mks danmengetahui serta ingin mengetahui upaya hukum bagi konsumenterhadap perbuatan melawan hukum pelaku usaha dan jual beli rumah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif denganmenggunakan Pendekatan Perundangan-undangan (statute approach),yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa bahan hukum danpendekatan konseptual (conseptual Approach) pendekatan ini dilakukandengan cara menelaah pandangan daripara ahli hukum sertapendekatan kasus (case Approach). Teknik pengumpulan data yangdigunakan yaitu studi dokumen dan pengamatan/observasi.Dari penelitian yang dilaksanakan, (1) Penerapan hukum tentangperbuatan melawan hukum pelaku usaha yang menganggap bahwaTergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dikarenakan tidakmenyerahkan sertifikat milik Penggugat yang menjadi objek Agunan KPRtelah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan 2 Perjanjian Kredityang telah disepakati Penggugat. Gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima. (2) Upaya hukum bagi konsumen terhadap perbuatanhukum pelaku usaha dalam jual beli rumah dalam Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapatdiselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)dimana dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang PerlindunganKonsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikansengketa antara pelaku usaha dan konsumen terkhusus juga dalamperjanjian jual beli rumah.Rekomendasi penelitian ini (1) Sebaiknya para pihak yangmelakukan perjanjian jika mereka telah sepakat untuk suatu perbuatanhukum tertentu maka perjanjian tersebut telah mengikat kedua belahpihak sebagai Undang-Undang. (2) Apabila dalam sebuah perjanjian jualbeli terjadi masalah hukum yang sampai merugikan salah satu pihakseperti pada contoh kasus diatas hendaknya untuk dibawa ke pengadilanguna mendapatkan keadilan serta kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited:	15 Sep 2023 06:32
Last Modified:	15 Sep 2023 06:32
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4283

Actions (login required)

View Item