ANALISIS TENTANG IMPLIKASI HUKUM SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Marala, Muhammad Afdal (2023) ANALISIS TENTANG IMPLIKASI HUKUM SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Muhamad Afdal Marala_04020190142.pdf Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum yang terjadi setelah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif yang mengkaji hukum dari perspektif asas, norma dan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan studi kasus (case study) yang mempelajari kesesuaianantara suatu undang-undang dengan undangundang lainnnya dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi Pustaka, yang diperoleh dari berbagai hal yang berhubungan dengan yang diteliti seperti buku, jurnal dan literatur-literatur lainnya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi hukum setelah pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan sebenarnya sudah diatur melalui hak – hak dari tenaga kerja itu sendiri. Karena telah tertuang pada Pasal 157 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, dan uang penghargaan. masa kerja dan Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Dengan diberlakukan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI maka tenaga kerja mampu mendapat keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun yang cukup perlu diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya PHK pula ada dua yaitu faktor dari perusahaan dan faktor dari tenaga kerja itu sendiri. Sehingga bila mana itu sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku maka PHK tidak dapat dihindarkan.Rekomendasi dari penelitian ini pemerintah lebih dapat memperhatikan polemik antara pengusaha dan tenaga kerja dalam pemutusan hubungan kerja, sehingga pemerintah dapat merekonstruksi bahkan menambahkan aturan tertentu mengenai penjaminan hak tenaga kerja dan sanksi tegas pada pelaku usaha yang sewenang wenang dalam memberikan PHK.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited:	05 Oct 2023 03:12
Last Modified:	05 Oct 2023 03:12
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4514

Actions (login required)

View Item