PERTANGGUNGJAWABAN KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR TERHADAP SENGKETA TANAH HIBAH YANG DIPERJUALBELIKAN (Studi Kasus Nomor : 391/Pdt.G/2018/Pn Mks)

Muhlis, Muhlis (2023) PERTANGGUNGJAWABAN KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR TERHADAP SENGKETA TANAH HIBAH YANG DIPERJUALBELIKAN (Studi Kasus Nomor : 391/Pdt.G/2018/Pn Mks). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Muhlis_04020190129.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk Pertanggung jawaban Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar terhadap sengketa tanah hibah yang diperjualbelikan (Studi Kasus Nomor : 391/Pdt.G/2018/Pn Mks) serta faktor terbitnya sertifikat tanah yang menyebabkan sengketa tanah hibah yang diperjualbelikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, yaitu sumber data yang diperoleh dari Wawancara, Studi Pustaka dan Bahan hukum. Teknik analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pertanggungjawaban Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar terhadap sengketa tanah hibah berupa tanggung jawab hukum dan tanggung jawab administrasi baik kedalam maupun keluar pengadilan jika terjadi gugatan mengenai hak atas tanah. Sedangkan secara khusus dalam perkara nomor: 391/Pdt.G/2018/Pn Mks. Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar bertanggung jawab secara administrasi dengan membuktikan pada pengadilan bahwa sertifikat yang dikeluarkan mengatasnamakan yang bersangkutan dan tidak terdapat tindakan yang menyimpang dari prosedur yang berlaku. Faktor terbitnya sertifikat yang bersengketa tidak muncul hanya dari satu pihak dan tidak hanya dari satu faktor saja. Kesalahan dari pemilik tanah yang tidak memperhatikan tanah miliknya, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah, kelalaian atau kesengajaan oknum yang tidak mematuhi sumpah jabatan dari pihak Badan Pertanahan Nasional dalam mendaftarkan tanah sehingga terjadinya sengketa tanah.Rekomendasi penelitian ditujukan kepada pihak Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar sebaiknya lebih memperhatikan tanggung jawab sebagai pelayanan publik serta faktor penyebab sengketa tanah sehingga dapat meminimalisir kasus sengketa yang mengakibatkan kerugian dari berbagai pihak dan penelitian ini ditujukan kepada seluruh masyarakat agar menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa tanah serta sadar dengan kewajiban masing-masing untuk menjaga tanahnya dengan cara mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited:	05 Oct 2023 03:13
Last Modified:	05 Oct 2023 03:13
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4524

Actions (login required)

View Item