TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Sari, Putri Ardana (2023) TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Putri Ardana Sari_04020190638.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemutusan Hubungan kerja secara sepihak pada masa pandemi covid -19 menurut undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yaitu melakukan pendekatan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang ada. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sehingga diharapkan memperoleh gambaran yang jelas, disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini menujukkan bahwa: 1) Penyelesaian Perselisihan PHK secara sepihak pada masa pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dilakukan dengan komunikasi dua arah. Setidaknya ada 5 tahapan prosedur yang harus dilalui oleh perusahaan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. 2) Meskipun Hubungan kerja sudah berakhir, namun karyawan yang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja dalam pengaturan perlindungan hukumnya baik hak atau yang lainnya berhak untuk mendapatkan kompensasi sebagai hak terhadap pekerja, yaitu: Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, Uang Penggantian Hak. Rekomendasikan penelitian yaitu: hendaknya para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai peraturan perlindungan hukum serta Undang-Undang yang mengatur dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Sehingga tidak terjadi tindakan yang mengakibatkan kerugiaan bagi para pihak. Kemudian, sebaiknya para pihak yang merasa tidak terpenuhi akan hak dan kewajibannya tersebut melakukan permusyahwaratan untuk menyelesaikan perkaranya dengan damai agar masalahnya tersebut tidak sampai ke pengadilan. Dengan meyakinkan kedua belah pihak bahwa dengan proses mediasi segalanya meyakinkan kedua belah pihak bahwa dengan proses mediasi segalanya akan lebih mudah danmurah, tanpa menempuh jalur litigasi.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited:	05 Oct 2023 03:15
Last Modified:	05 Oct 2023 03:15
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4540

Actions (login required)

View Item