TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

BAHARUDDIN, A.M.RESKI (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

[img] Text
Andi Muhammad Reski Baharuddin_04020170299.pdf

Download (1MB)
Official URL: https://fh.umi.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tunggakan pajak kendaraan bermotor termasuk kedalam pelanggaran lalu lintas yang harus ditindak oleh petugas kepolisian dan untuk Mengetahui bagaimana kewenangan Kepolisian dan Dispenda dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang�undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penunggakan pajak kendaraan bermotor tidak termasuk kedalam pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tunggakan pajak kendaraan bermotor tidak termasuk kedalam jenis pelanggaran lalu lintas yang perlu ditindak oleh petugas kepolisian. Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2007, penunggakan pajak kendaraan bermotor diancam dengan sanksi administrasi. Karena dia diancam sanksi administrasi maka dia termasuk pelanggaran administrasi. Dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor, kewenangan kepolisian hanya sebatas pada pemberian cap stempel pengesahan yang pada setiap tahunnya harus diganti. Penegakan hukum atas tunggakan pajak kendaraan bermotor sejatinya merupakan kewenangan Dinas Pendapatan Daerah. Rekomendasi Penelitian Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian agar sebelumnya lebih menggali hukum atau peraturan yang berlaku sebelum mengadili suatu perkara yang dihadapinya dan pemerintah perlu memperhatikan tentang peraturan undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan yang telat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User: SH.,MH Fahmy Andi Muhammad
Date Deposited: 06 Oct 2023 02:15
Last Modified: 06 Oct 2023 02:15
URI: http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4588

Actions (login required)

View Item View Item