ANALISIS HUKUM TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN Nomor : 317/Pdt.G/2016/PN.Mks (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)

Azis Ramlan, Jung Abdul (2022) ANALISIS HUKUM TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN Nomor : 317/Pdt.G/2016/PN.Mks (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text JUNG ABDUL AZIS RAMLAN_04020160765.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui proses eksekusiputusan Nomor: 317/Pdt.G/2016/PN.Mks dan menganalisis factor yangmenghambat pelaksanaan putusan Nomor:317/Pdt.G/2016/PN.Mks.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini jenispenelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan datasekunder yang diperoleh dari studi pustaka (dokumen) serta narasumber(informan) yang tersangkut perbuatan hukum (responden) berdasarkan hasilwawancara, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses eksekusi yaitumelaksanakan suatu putusan perkara perdata, pemohon eksekusi harusmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, setelahpermohonan itu diteliti oleh Ketua Pengadilan Negeri dan ternyata putusanperkara perdata yang dimohonkan itu bersifat kondemnatoir (bukandeklaratoir dan juga bukan konstitutif) maka permohonan tersebut dapatdilanjutkan kepada pemohon eksekusi dibebani untuk membayar biayaeksekusi dan faktor yang menghambat pelaksanaa putusan Nomor: 317/Pdt.G/2016/ PN.Mks. dan hambatan eksekusi terhadap suatu obyeksengketa biasanya terhambat karena masyarakat, hambatan yangdisebabkan karena kurang propesionalnya para petugas eksekusi, hambatanyang disebabkan karena adanya perlawanan pihak tereksekusi, hambatanyang disebabkan karena adanya kecenderungan dari pada tugas tereksekusiyang senantiasa meminta bantuan polisi dalam melaksanakan tugasnya,hambatan yang disebabkan karena adanya pertimbangan yang mempunyaialasan yang kuat dari ketua pengadilan NegeriRekomendasi penelitian bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukummasyarakat, agar masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalamhukum, dan selain itu agar aparat penegak hukum termasuk penasihathukum betul-betul bertindak selaku penegak hukum dan juga demikelancaran pelaksanaan putusan hendaknya pemohon sebelum mengajukanpermohonan supaya berkonsultasi terlebih dahulu ke pengadilan untukmengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga jauh-jauhsebelumnya dapat dipersiapkan syarat-syarat tersebut.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited:	19 Oct 2023 23:48
Last Modified:	19 Oct 2023 23:48
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4745

Actions (login required)

View Item