IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENGESAMPINGKAN ISI AKTA PERDAMAIAN (Studi Kasus Putusan No. 414/Pdt.G/2020/PN.Mks)

Pangadongan, Muhammad Arief (2022) IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENGESAMPINGKAN ISI AKTA PERDAMAIAN (Studi Kasus Putusan No. 414/Pdt.G/2020/PN.Mks). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Muhammad Arief Pangadongan_04020180596.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (a) untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Jika Salah Satu Pihak Yang Mengesampingkan Isi Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Makassar, dan (b) untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Ada Salah Satu Pihak Yang Mengesampingkan Isi Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Makassar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur- unsur empiris. Dalam metode penelitian empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang- Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) akibat hukum Jika Salah Pihak Mengesampingkan Akta Perdamaian adalah akibat perjanjian sewa menyewa antara Andi Nurhadi (Penggugat) dan Rusman (Tergugat), Pengugat mengalami kerugian atas perjanjian tersebut dan Tergugat harus mengganti kerugian penggugat sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar. (b) Tidak ada upaya hukum, yang ada hanya Pihak Penggugat dan Tergugat apabila tidak menjalan isi putusan, Maka langkah yang dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan untuk eksekusi kepada ketua Pengadilan. Sengketa yang telah dibuat akta perdamaiannya dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali, namun bisa dapat diajukan gugatan di tingkat pertama tetapi dengan gugatan baru.Rekomendasi penelitian ini adalah mengantisipasi salah satu pihak wanprestasi terhadap isi akta perdamaian, maka disarankan agar dalam membuat kesepakatan perdamaian dicantumkan juga klausul yang mengatur tentang ganti rugi. Tujuannya agar tuntutan ganti rugi dapat diajukan pemenuhannya bersamaan dengan permohonan eksekusi, apabila salah satu pihak tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya untuk menepati dan mentaati kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh mereka.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	operator 2
Date Deposited:	19 Oct 2023 23:50
Last Modified:	19 Oct 2023 23:50
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4762

Actions (login required)

View Item