KEDUDUKAN HUKUM AYAH SEBAGAI WALI NIKAH DALAM PERNIKAHAN SIRI

Musra, Nurul Amelia (2022) KEDUDUKAN HUKUM AYAH SEBAGAI WALI NIKAH DALAM PERNIKAHAN SIRI. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Nur Amelia Nusra_04020180416.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Hukum Ayah Sebagai Wali Nikah Dalam Pernikahan Siri. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi yaitu: (1) Bagaimanakah Kedudukan Hukum Ayah Sebagai Wali Nikah Dalam Pernikahan Siri (2) Bagaimanakah Akibat Hukum Ayah Sebagai Wali Nikah Dalam Perkawinan Siri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perbandingan (comparative approach). Adapaun sumber data dalam penelitian ini ada tiga yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini tidak melakukan wawancara, pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini Perkawinan Siri tidak sah dimata hukum. Didalam hukum perkawinan siri adalah sah menurut hukum islam selama memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Akibat hukum perkawinan siri bagi isteri dan anak, isteri tidak dianggap sebagai istri sah dan juga tidak berhak atas harta gono-goni jika terjadi perceraian. Begitu juga dengan anak, anak hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya sebab ia tidak mempunyai hak nasab dari bapaknya. Jalan keluarnya yaitu dengan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sehingga nikah siri ini menjadi tercatat dan mempunyai kepastian dan ketentuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mendudukan pencatatn perkawinan sebagai suatu syarat (formil) yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Adapun rekomendasi penelitian ini bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan, sebaiknya pernikahannya di catat dilembaga resmi yakni di Kantor Urusan Agama agar pernikahan tersebut menjadi perlindungan kepada isteri dan anak, agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian dan ketentuan hukum. Sebaiknya pencatatan surat menjadi jaminan perlindungan kepada pihak wanita dalam aturan nikah, aturan cerai ada pada pihak suami. Sementara pihak istri hanya bisa melakukan gugat cerai ke suami dengan pesetujuan pengadilan.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	operator 2
Date Deposited:	19 Oct 2023 23:50
Last Modified:	19 Oct 2023 23:50
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4772

Actions (login required)

View Item