PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara)

Pahrun, Amalia Ramadhani (2023) PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Amalia Ramadhani Pahrun_04020170749.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun tentang Reforma Agraria di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dalam menyelesaikan sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.Penelitian ini menggunakan metode penelitian: Normatif Empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, kemudian dilakukan analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan: Bentuk penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, tidak diatur dalam ketentuan tersebut tetapi hanya mengatur mekanisme pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria. Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan menggunakan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang mana dalam ketentuan tersebut memberikan kewenangan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada dalam masyarakat setempat dengan bentuk proses mediasi. Hambatan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dalam menyelesaikan sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dapat dibagai menjadi dua faktor yakni; Faktor yuridis dan Faktor non yuridis. Faktor yuridis sangat mempengaruhi hambatan dari penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Luwu Utara.Rekomendasi penelitian ini: Hendaknya dalam pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara tetap memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia. Yang mana peranan dari Gugus Tugas Reforma Agraria dalam penyelesaian sengketa pertanahan memerlukan pengetahuan tentang teknik-teknik mediasi yang baik. Diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, tetap memasukan prinsip-prinsip mendasar dari sistem reforma agraria.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited:	26 Oct 2023 01:36
Last Modified:	26 Oct 2023 01:36
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4865

Actions (login required)

View Item