ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Arifpriharja, Muh. (2023) ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

[img] Text
Muh Arifpriharja_04020190335.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://fh.umi.ac.id/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum terhadap permohonan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suami dan akibat hukum pembatalan terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan suami dengan istri kedua.Tipe penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Polewali.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tinjauan hukum terhadap permohonan pembatalan perkawinan di putusan pengadilan telah dikabulkan, karena didasarkan atas keyakinan hakim terhadap beberapa bukti berupa surat-surat atau dokumen, serta bukti-bukti kuat dipersidangan yang diberikan oleh penggugat. Di mana suami penggugat telah melakukan poligami tanpa persetujuan istri pertama. Tergugat I dan Tergugat II juga melakukan pelanggaran Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena masih terikat perkawinan yang sah dan melakukan pemalsuan identitas. Dengan demikian, perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan. 2) Akibat hukum terhadap anak yang lahir atau akan lahir dalam suatu perkawinan yang dilakukan pembatalan tidak berlaku surut, sebab anak yang lahir dan akan lahir merupakan anak sah dari perkawinan yang dilakukan pembatalan. Sebab perkawinan yang dilakukan pembatalan adalah perkawinan yang sah hukumnya, maka tanggung jawab dari kedua orang tua yang telah terpisah tetap seperti sedia kala sebelum adanya pembatalan perkawinan.Rekomendasi dalam penelitian ini Harusnya ketentuan-ketentuan dalam pasal yang mengatur masalah pembatalan perkawinan diberikan penjelasan agar tidak ditafsirkan secara beragam. Baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak diberikan penjelasan yang detail siapa-siapa yang dapat melakukan pembatalan.Terutama dalam kalimat suami istri yang dapat melakukan pembatalan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User: S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited: 26 Oct 2023 02:01
Last Modified: 26 Oct 2023 02:01
URI: http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4881

Actions (login required)

View Item View Item