SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN MOTOR PADA KEJAKSAAN NEGERI GOWA SULAWESI SELATAN (Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm)

Jannahtul Azalia, Siti Raina (2023) SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN MOTOR PADA KEJAKSAAN NEGERI GOWA SULAWESI SELATAN (Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Siti Raina Jannahtul Azalia_04020190720.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan motor di Kejaksaan Negeri Gowa, dan menegetahui hambatan dalam menyimpan barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan motor, serta solusinya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pengumpulan data melalui studi lapangan,melalui wawancara dan dokumen.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem pertanggungjawaban penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan motor pada kejaksaan negeri Gowa tidak sesuai dengan ketentuan KUHP menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur ,Pelaksanaan putusan pengadilan dalam menjalankan penyimpanan barang bukti.Pelaksanaan penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Gowa juga belum sepenuhnya sesuai dengan perundang-undang yang mengatur Barang bukti tindak kejahatan pencurian kendaraan motor disimpan di Kejaksaan Negeri Gowa dan bertumpuk dengan barang bukti motor lainnya. Berita acara penunjukan Jaksa oleh Kajari Gowa untuk eksekusi keluar selambatnya 3 hari setelah putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas selambat-lambatnya 7 hari setelah dibuatkan Berita Acara. Adapun Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh jaksa yang berwenang dalam penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Gowa yaitu Faktor Regulasi dan faktor sarana dan prasarana Standar oprasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum mengalami kerancuan pasalnya tugas dan fungsi tindak pidana umum dan juga jaksa pengelolaan barang bukti mengalami kesulitan siapa penanggung jawab atas penyimpanan barang bukti. Serta sarana gedung penyimpanan barang bukti di Kejari Gowa tidak dapat menampung barang bukti yang memiliki volume yang besar.Adapun saran dalam penelitian ini adalah perlu kiranya tempat dan dana untuk perawatan,pemeliharaan barang bukti lainnya.Meningkatkan kualitas dari para jaksa penegak hukum serta agar barang bukti tidak menumpuk di Kejaksaan, yang seharusnya barang bukti harus di tempatkan di RUPBASAN bukan di Kejaksaan.berharap kepada Jaksa Agung agar segera dikeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya jaksa pengelolaan barang bukti dan barang rampasan berdasarkan SOP yang ada.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited:	27 Oct 2023 02:03
Last Modified:	27 Oct 2023 02:03
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4954

Actions (login required)

View Item