IMPLEMENTASI PENANGGULANGANTINDAK PIDANA PEMBELAKAN LIAR DI KABUPATEN SOPPENG
Abstrak
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Implementasi
penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten SoppengMasih kurang terimplementasikan karena ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak memberikan efek jera sehingga tindak pidana illegal logging di Kabupaten Soppeng (2). Faktor-faktor yang menjadi kendala ringannya tuntutan hukum, mentalitas aparat penegak hukum, Jumlah personil, sarana dan prasarana, Budaya Masyarakat dan wilayah geografis kawasa hutan di Kabupaten Soppeng.
Rekomendasi dari hasil Penelitian ini berarti bahwa Diharapkan
kepada pemerintah untuk lebih secara aktif melakukan sosialisasi terhadap perturan perundang-undangan yang telah diundangkan yang berkaitan dengan penegakan hokum dibidang kehutanan terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan pentingnya kawasan hutan bagi kelangsungan hidup manusia, Diperlukan pengawasan oleh polisi Kehutanan terhadap setiap kegiatan dalam Kawasan hutan dalam rangka meminimalisir Kegiatan Pembalakan Liar dan Dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan liar perlu melibatkan masyarakat baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Mengingat kewajiban untuk menjaga hutan tidak hanya semata-mata kewajiban pemerintah akan tetapi juga juga kewajiban dari seluruh rakyat khususnya masyarakat di Kabupaten Soppeng.
penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten SoppengMasih kurang terimplementasikan karena ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak memberikan efek jera sehingga tindak pidana illegal logging di Kabupaten Soppeng (2). Faktor-faktor yang menjadi kendala ringannya tuntutan hukum, mentalitas aparat penegak hukum, Jumlah personil, sarana dan prasarana, Budaya Masyarakat dan wilayah geografis kawasa hutan di Kabupaten Soppeng.
Rekomendasi dari hasil Penelitian ini berarti bahwa Diharapkan
kepada pemerintah untuk lebih secara aktif melakukan sosialisasi terhadap perturan perundang-undangan yang telah diundangkan yang berkaitan dengan penegakan hokum dibidang kehutanan terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan pentingnya kawasan hutan bagi kelangsungan hidup manusia, Diperlukan pengawasan oleh polisi Kehutanan terhadap setiap kegiatan dalam Kawasan hutan dalam rangka meminimalisir Kegiatan Pembalakan Liar dan Dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan liar perlu melibatkan masyarakat baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Mengingat kewajiban untuk menjaga hutan tidak hanya semata-mata kewajiban pemerintah akan tetapi juga juga kewajiban dari seluruh rakyat khususnya masyarakat di Kabupaten Soppeng.