IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN TAKALAR
Abstrak
Hasil Penelitian yang diperoleh dari penulisan ini yaitu : (1) upaya
yang dilakukan penyidik Tipikor Polres Takalar untuk mencegah Tindak Pidana Korupsi yaitu : a) ada tahap pencegahan ( preventif) salah satunya dengan banyak memonitoring terhadap aparat penyelenggara negara yang ada di kabupaten Takalar; b) ada tahap penindakan yaitu penyelidikan dan penyidikan; (2) tingkat tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Takalar cukup tinggi tetapi dengan adanya tindakan preventif dapat dicegah;
Rekomendasi yang dicapai (1) perlu dioptimalkan penyidikan tindak pidana korupsi dengan meminimalisir semua hambatan yang dapat mengganggu proses penyidikan tindak pidana korupsi, untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, mewujudkan Indonesia sebagai negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana korupsi dengan melakukan kerja sama dengan akademisi mengadakan Loka karya, seminar dan lainnya, membuat telaah staf, mengusulkan saran perbaikan ke instansi terkait. Mengagendakan penyidikan tindak pidana korupsi dalam skala prioritas, meningkatkan sumber daya penyidik, menyamakan persepsi sesama penyidik dalam penyidikan kasus korupsi dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penyidikan kasus korupsi
yang dilakukan penyidik Tipikor Polres Takalar untuk mencegah Tindak Pidana Korupsi yaitu : a) ada tahap pencegahan ( preventif) salah satunya dengan banyak memonitoring terhadap aparat penyelenggara negara yang ada di kabupaten Takalar; b) ada tahap penindakan yaitu penyelidikan dan penyidikan; (2) tingkat tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Takalar cukup tinggi tetapi dengan adanya tindakan preventif dapat dicegah;
Rekomendasi yang dicapai (1) perlu dioptimalkan penyidikan tindak pidana korupsi dengan meminimalisir semua hambatan yang dapat mengganggu proses penyidikan tindak pidana korupsi, untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, mewujudkan Indonesia sebagai negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana korupsi dengan melakukan kerja sama dengan akademisi mengadakan Loka karya, seminar dan lainnya, membuat telaah staf, mengusulkan saran perbaikan ke instansi terkait. Mengagendakan penyidikan tindak pidana korupsi dalam skala prioritas, meningkatkan sumber daya penyidik, menyamakan persepsi sesama penyidik dalam penyidikan kasus korupsi dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penyidikan kasus korupsi