ANALISIS HUKUM TERHADAP MUCIKARI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM
Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam terhadap mucikari; (2) mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana mucikari menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan primer yang ada dalam Al-Qur’an, Hadits dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Ketentuan pengaturan untuk menjerat mucikari di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang yang bersifat sektoral dan kasuistis. Di antaranya KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang memuat unsur “muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang memuat unsur jasa pornografi. Sementara itu, UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang menggunakan unsur “eksploitasi seksual”. Sedangkan di Hukum Islam mucikari merupakan salah satu perbuatan zina. Perbuatan zina dilarang tegas di dalam Al-Qur’an, larangan tersebut diatur dalam Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 33 dan Surah Al-Isra’ Ayat 32; 2) Ketentuan pertanggungjawaban pidana mucikari sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sementara dalam Islam, pelaku mucikari itu berhak dikenakan hukuman ta’zir.
Adapun sarannya adalah (1). Diperlukan adanya sanksi pidana bagi para pengguna jasa dan pemberi jasa prostitusi, karena dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praktik prostitusi belum ada yang mengkriminalisasikan keduanya. 2) Diharapkan untuk meminimalisir adanya praktek prostitusi dan dampak yang akan ditimbulkan, maka perlu dicarikan hukum alternatif.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan primer yang ada dalam Al-Qur’an, Hadits dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Ketentuan pengaturan untuk menjerat mucikari di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang yang bersifat sektoral dan kasuistis. Di antaranya KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang memuat unsur “muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang memuat unsur jasa pornografi. Sementara itu, UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang menggunakan unsur “eksploitasi seksual”. Sedangkan di Hukum Islam mucikari merupakan salah satu perbuatan zina. Perbuatan zina dilarang tegas di dalam Al-Qur’an, larangan tersebut diatur dalam Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 33 dan Surah Al-Isra’ Ayat 32; 2) Ketentuan pertanggungjawaban pidana mucikari sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sementara dalam Islam, pelaku mucikari itu berhak dikenakan hukuman ta’zir.
Adapun sarannya adalah (1). Diperlukan adanya sanksi pidana bagi para pengguna jasa dan pemberi jasa prostitusi, karena dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praktik prostitusi belum ada yang mengkriminalisasikan keduanya. 2) Diharapkan untuk meminimalisir adanya praktek prostitusi dan dampak yang akan ditimbulkan, maka perlu dicarikan hukum alternatif.