Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Tujuan Penelitian menganalisis kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; (2) mengetahui dan mendefinisikan ulang mengenai unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; (3) mengetahui dan menganilisis ketentuan sanksi pidana atas tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam undangundang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan kepala daerah telah diatur dalam undang-undang Pilkada dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya; (2) diperoleh pemaknaan yang lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah; (3) Adanya ketentuan sanksi pidana yang bisa dijatuhkan bagi pelaku tindak Pidana penyalahgunaan wewenang dalam pilkada