TINJAUAN HUKUM TENTANG PERSETUJUAN ISTRI IZIN POLIGAMI BAGI SUAMI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

A. IIS ANRIYANA AK, NIM: 04020220097, “TINJAUAN HUKUM TENTANG PERSETUJUAN ISTRI IZIN POLIGAMI BAGI SUAMI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR.” (Di bimbingan Nurul Qamar selaku ketua pembimbing dan Sahban selaku anggota pembimbing). Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penetapan persetujuan istri sebagai syarat izin poligami di Pengadilan Agama Makassar dan faktor-faktor yang mendasari permohonannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) verifikasi persetujuan istri dilakukan secara materil sesuai Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI, namun izin sering dikabulkan meskipun istri tidak hadir fisik di persidangan sehingga PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak terlaksana maksimal dan perlindungan hukum preventif bagi istri pertama tidak optimal; (2) faktor pemberian izin meliputi terpenuhinya syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) dan kondisi objektif istri sesuai Pasal 5 ayat (2) KHI, dengan tetap mengedepankan asas kemaslahatan keluarga. Penelitian ini merekomendasikan : (1) kepada Pengadilan Agama agar memperkuat ketajaman hakim mendeteksi pemaksaan tersembunyi; apabila istri tidak dapat hadir secara fisik, verifikasi dilakukan melalui komunikasi daring, disertai penerapan konseling keluarga sebelum permohonan diproses, perjanjian tertulis hak istri yang disahkan pengadilan, serta mekanisme pengawasan kewajiban suami pasca putusan (2) kepada para suami agar mengedepankan kejujuran dan keterbukaan kepada istri pertama, mengajukan permohonan hanya dalam kondisi mendesak demi kemaslahatan, dengan komitmen nyata pada nafkah dan perlindungan hak perdata anak sebagai prioritas utama.

Kata Kunci : Izin Poligami, Persetujuan Istri, Perlindungan Hukum Preventif.