PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK

Arzyika Zhilla Asjik 04020220054 : dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Diplomatik” di bawah bimbingan (Pak Muhammad Fachri Said) selaku pembimbing ketua dan (Pak Zulkifli Muhdar) selaku pembimbing anggota. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada WNI pelaku tindak pidana di luar negeri, serta mengevaluasi fungsi perwakilan diplomatik dan konsuler dalam melaksanakan perlindungan tersebut. Fokus penelitian ini meliputi efektivitas instrumen hukum nasional dan internasional, termasuk Konvensi Wina 1961 dan 1963, UU Nomor 37 Tahun 1999, serta ratifikasi ICCPR dan CAT, dalam konteks perlindungan WNI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, dokumen resmi dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri dapat dilakukan dengan perlindungan diplomatik dan perlindungan konsuler juga perlindungan dari instrumen instrumen hukum internasional dan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi warga negara di luar negeri dilakukan melalui diplomatik dan konsuler. Diplomatik berupa diplomasi antarnegara untuk menjaga hak warga tanpa mencampuri pengadilan, sedangkan konsuler berupa pendampingan langsung, seperti kunjungan tahanan dan akses bantuan hukum. Kedua bentuk ini saling melengkapi dalam melindungi warga negara. Rekomendasi penelitian ini menekankan Saran penelitian adalah agar pemerintah meningkatkan koordinasi antarperwakilan diplomatik dan menyiapkan fasilitas bagi warga negara untuk melaporkan dugaan pelanggaran di luar negeri. Langkah ini penting agar diplomasi berjalan efektif dan hak warga tetap dihormati. Selain itu, perwakilan konsuler perlu memperkuat pendampingan langsung, termasuk kunjungan, akses bantuan hukum, dan informasi kepada warga serta keluarga. Pemahaman warga negara mengenai hak konsuler juga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan agar mereka lebih siap dan terlindungi.

Kata Kunci: Warga Negara, Perlindungan Hukum, Diplomatik dan Konsuler.