PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI METODE QRIS (STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MAROS)

Evi Harianti, 04020220109 “Perlindungan Hukum Atas Kerugian Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Sistem Qris (Stadi Kasus Badan Pendapatan Daerah). Di bawah bimbingan Hasbuddin Khalid Sebagai Ketua Pembimbing dan Hj. Anggreany Arief Sebagai Anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kerugian wajib pajak dalam proses pembayaran PBB melaui Qris serta Apakah kendala yang dihadapi masyarakat dalam pembayaran PBB melalui sistem QRIS Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui sistem QRIS. Peningkatan signifikan dalam jumlah transaksi dan pengguna QRIS setiap tahun menunjukkan bahwa regulasi yang jelas memberikan rasa aman bagi pengguna dan perlindungan atas kerugian semakin menurun setiap tahunnya. Namun, Kendala yang sering terjadi yaitu rendahnya literasi digital masyarakat. penggunaan QRIS dinamis, seperti kesalahan sistem dan kegagalan pemindaian. Keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan juga menjadi hambatan signifikan, serta penerapan QRIS dalam pembayaran PBB di kabupaten maros. Rekomendasi Penelitian menekankan perlunya penguatan regulasi, peningkatan sosial kepada masyarakat serta mengembangkan sistem pengawasan digital agar pembahayaran PBB melalui QRIS tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi wajib pajak serta pemerintah penyedia internet, perlu memperluas jaringan, terutama di daerah terpencil, dengan menambah menara pemancar dan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung penggunaan QRIS.


Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wajib Pajak, Pajak Bumi Dan Bangunan, QRIS.