TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Ayieb Zam Zam (04020170722), Fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia dengan judul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, dibimbing oleh Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH. selaku Pembimbing ketua dan Bapak Dr. Ilham Abbas, SH., MH. selaku Pembimbing anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan upaya perlindungan bagi korban perdagangan orang di diterapkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghalangi usaha perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Studi ini menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan hukum untuk menyusun argumen hukum dan mengumpulkan informasi. Peneliti juga melakukan investigasi lapangan dengan melakukan wawancara langsung di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sul-Sel) terkait upaya perlindungan korban perdagangan orang di wilayah kepolisian daerah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian yang dilaksanakan menemukan bahwa dalam upaya perlindungan korban di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melibatkan upaya pemenuhan hak bagi pelaku, yang mencakup hak atas kerahasiaan identitas, hak atas restitusi atau kompensasi, dan hak atas perawatan kesehatan, rehabilitasi sosial, kembalinya ke komunitas, dan reintegrasi sosial yang diberikan oleh pemerintah. Pengaturan perlindungan hukum terhadap perdagangan orang di Indonesia telah baik, namun dalam proses penegakan hukumnya, ada faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perlindungan korban di wilayah Kepolisian Polda Sulawesi Selatan. Kepolisian perlu lebih terbuka dalam mengungkapkan hambatan- hambatan yang mereka hadapi dalam melindungi korban perdagangan orang dan menjalankan hukum. Masih ada kendala dalam menegakkan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam perdagangan orang karena sanksi yang diberikan masih kurang berat atau belum cukup tegas dalam penerapannya.Pemerintah diharapkan untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau politik saat membuat undang- undang, sehingga hukum di Indonesia dapat lebih adil dan memberikan manfaat bagi semua warga. Pemerintah dapat mencegah perdagangan orang dengan cara meningkatkan standar pendidikan di Indonesia dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: Tinjauan Viktomologi, Tindak Pidana Perdagangan Prang, Undang-undang No 21 Tahun 2007