Lewati ke konten

PERLINDUNGAN IDENTITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL : ANALISIS NORMATIF ATAS HAMBATAN IMPLEMENTASI

ADZAN, NURUL (2026) PERLINDUNGAN IDENTITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL : ANALISIS NORMATIF ATAS HAMBATAN IMPLEMENTASI. Undergraduate (S1) thesis, UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA.

[thumbnail of NURUL ADZAN_04020220018.pdf]
Preview
Text
NURUL ADZAN_04020220018.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of TURNITIN_NURUL ADZAN_04020220018.pdf]
Preview
Text
TURNITIN_NURUL ADZAN_04020220018.pdf

Download (618kB) | Preview
Official URL: https://fh.umi.ac.id/

Abstract

Nurul Adzan, 04020220018, Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual: Analisis Normatif Atas Hambatan Implementasi, dibawah bimbingan H. La Ode Husen. sebagai ketua pembimbing dan H. Mursyid Mukhtar. Sebagai anggota pembimbing Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum tentang perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia serta mengetahui dan menganalisis hambatan normatif dan implementatif dalam penerapan perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas perlindungan identitas korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan identitas korban kekerasan seksual telah memiliki dasar hukum yang jelas dan diakui sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam seluruh tahapan proses peradilan. Namun implementasinya memiliki beberapa hambatan. Hambatan normatif antara lain Tumpang tindih kewenangan LPSK, pengaturan dentitas korban masih umum, UU TPKS bersifat deklaratif, jaminan HAM masih normatif umum, dan perlindungan di sektor Pers belum kuat dan hambatan implementatif antara lain Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, keterbatasan infrastruktur dan SDM, kurangnya sosialisasi tentang LPSK, lambatnya proses peradilan, budaya patriarki masih kuat, serta belum optimalnya kompetensi aparat penegakan Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi antar lembaga serta memperjelas standar operasional perlindungan identitas korban dalam sistem peradilan pidana. Diperlukan pula penguatan norma hukum yang lebih implementatif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum berbasis perspektif korban, serta optimalisasi peran LPSK melalui penguatan sumber daya dan sosialisasi layanan perlindungan. Selain itu, pengawasan publikasi media dan ruang digital perlu diperketat guna mencegah pengungkapan identitas korban, disertai edukasi publik berkelanjutan untuk mengurangi stigma dan budaya patriarki.
Kata Kunci: Perlindungan Identitas, Korban, Kekerasan Seksual, Hambatan Implementasi

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Subjects: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu Hukum
K Law > K Law (General)
Divisions: FAKULTAS HUKUM
Depositing User: SH Muhammad viqry
Date Deposited: 19 Nov 2026 05:50
Last Modified: 19 Nov 2026 05:50
URI: https://repository.umi.ac.id/id/eprint/8559

Actions (login required)

View Item View Item