PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON ILEGAL DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI: ANALISIS KUHP BARU DAN UU KEHUTANAN
THOSIN, NURUL ANNISA (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON ILEGAL DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI: ANALISIS KUHP BARU DAN UU KEHUTANAN. Undergraduate (S1) thesis, UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA.
Preview |
Text
NURUL ANNISA TOSHIN_04020220286.pdf Download (916kB) | Preview |
Preview |
Text
TURNITIN_NURUL ANNISA TOSHIN_04020220286.pdf Download (486kB) | Preview |
Abstract
Nurul Annisa Toshin, 04020220286, dengan judul “Pertanggung- jawaban Pidana terhadap Penebangan Pohon Ilegal di Kawasan Hutan Produksi: Analisis KUHP Nasional Terbaru dan Regulasi Kehutanan”. Penulisan ini disusun di bawah arahan Muhammad Rinaldy Bima selaku ketua pembimbing dan Andika Prawira Buana, sebagai anggota pembimbing. Kajian ini diarahkan untuk mengkaji konstruksi pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di wilayah hutan produksi, sekaligus menguraikan pola pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan ketentuan KUHP terbaru serta perangkat regulasi di bidang kehutanan. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, melalui penelaahan bahan hukum primer maupun sekunder yang diolah secara kualitatif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa norma mengenai larangan penebangan ilegal tersebar dalam berbagai instrumen hukum, yaitu dalam UU Kehutanan, UU sektoral lainnya, dan KUHP baru. Meskipun demikian, masih ditemukan ketidaksinkronan antar norma serta pergeseran orientasi penegakan dari rezim pidana menuju pendekatan administratif yang berpotensi menimbulkan ambiguitas penerapan hukum. KUHP terbaru menghadirkan penguatan melalui pengaturan tanggung jawab pidana korporasi serta memasukkan dimensi pemulihan lingkungan sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut, pengaturan hukum mengenai tindak pidana penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Kehutanan masih belum sepenuhnya selaras, serta belum optimalnya penerapan pertanggungjawaban pidana, khususnya terhadap pelaku korporasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan hukum pidana kehutanan secara menyeluruh, disertai penguatan sistem pertanggungjawaban pidana yang tegas, dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya hutan.
Kata kunci : Pertanggung jawaban Pidana, Penebangan Tanpa Izin, Hutan Produksi, KUHP Nasional
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu Hukum K Law > K Law (General) |
| Divisions: | FAKULTAS HUKUM |
| Depositing User: | SH Muhammad viqry |
| Date Deposited: | 19 Nov 2026 06:08 |
| Last Modified: | 19 Nov 2026 06:08 |
| URI: | https://repository.umi.ac.id/id/eprint/8560 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
