TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar)

Muh. Fuad Khalilullah Ms. 04020210116. Dengan Judul Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi Tersangka Yang Tidak Mampu Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Di bawah bimbingan Bapak Hambali Thalib sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak Syamsul Alam. selaku Anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I Makassar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Serta Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum terhadap tahanan tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I Makassar. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dari hasil wawancara dan didukung dengan bahan-bahan hukum dan menggunakan teknis analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan hak bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, melalui pemberian akses dan fasilitasi pendampingan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum dan advokat. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui keterbatasan dalam aspek penyampaian informasi, administrasi, dan koordinasi, sehingga diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan agar pemenuhan hak bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan bagi seluruh tahanan tidak mampu. Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tahanan Tidak Mampu Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar yaitu, Kendala Pemahaman Tahanan terhadap Hak Bantuan Hukum, Kendala Mekanisme Pendampingan yang Bergantung pada Permintaan, Kendala Koordinasi dalam Pelaksanaan Pendampingan. Rekomendasi penulis pada penelitian ini Disarankan agar pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar melakukan peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan terkait hak bantuan hukum, memperbaiki sistem penyampaian informasi kepada tahanan secara lebih jelas dan terstruktur, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan advokat, sehingga kendala administratif dan teknis dapat diminimalkan dan pemberian bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu dapat berjalan lebih efektif dan merata. .
Kata kunci: Bantuan hukum, tahanan tidak mampu, pemenuhan hak, rumah tahanan.