KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE SEBAGAI ALAT KAMPANYE HITAM DALAM PEMILU DI INDONESIA

Andi Devina Sulistiawaty. 04020220108. Dengan judul skripsi “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Alat Kampanye Hitam Dalam Pemilu di Indonesia.” Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H., M.Hum sebagai ketua pembimbing dan Dr. Moch Andry Wikra Wardahana, S.H., M.H., sebagai anggota pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai alat kampanye hitam dalam pemilu di Indonesia serta membandingkannya dengan kebijakan di Amerika Serikat. . Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, serta mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Temuan dari penelitian ini akan disajikan secara deskriptif kualitatif dengan data yang jelas untuk menarik kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap penggunaan deepfake dalam kampanye hitam masih bertumpu pada KUHP, UU ITE, dan UU Pemilu yang bersifat umum, sehingga belum mampu menjangkau secara spesifik karakteristik kejahatan digital berbasis AI dan menimbulkan kendala dalam penegakan hukum. Dibanding Amerika Serikat yang lebih bersifat preventif melalui regulasi negara bagian, Indonesia cenderung represif melalui instrumen pidana; namun keduanya sama-sama belum memiliki regulasi yang komprehensif untuk menghadapi ancaman deepfake dalam politik modern. Rekomendasi penelitian Pemerintah perlu menetapkan regulasi khusus terkait deepfake dalam kerangka pidana dan pemilu agar definisi, unsur, dan sanksinya jelas serta tidak multitafsir. BSSN, Kominfo, KPU, dan Bawaslu perlu memperkuat deteksi forensik digital, bekerja sama dengan platform digital, dan meningkatkan edukasi publik untuk mengantisipasi penyebaran deepfake.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, DeepFake, Kampanye Hitam