Skripsi/Tesis

AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PERPUSTAKAAN MAROS (Analisis Putusan Nomor:35/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Mks)

Abstrak

Ardiansah. 04020220337. Dengan Judul Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Perpustakaan Maros (Analisis Putusan Nomor:35/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Mks). Di bawah bimbingan Bapak Muhammad Rinaldy Bima sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak Mursyid selaku Anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa. Dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pengadaan barang dan jasa pada perpustakaan maros (Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Mks). Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau Bahan Hukum dengan mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan maka penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajian. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Aturan hukum yang mengatur pengadaan barang dan jasa telah disusun secara komprehensif melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, serta didukung oleh ketentuan teknis di bidang jasa konstruksi. Pengaturan tersebut menegaskan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat dalam setiap tahapan pengadaan. Namun, dalam praktik pelaksanaannya masih ditemukan penyimpangan, terutama pada tahap pengawasan dan pelaksanaan kontrak. Serta Majelis hakim dalam perkara Nomor 35/Pid.Sus- TPK/2025/PN Makassar mempertimbangkan bahwa Terdakwa selaku konsultan pengawas konstruksi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membiarkan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis serta menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga menjadi dasar pencairan dana negara secara penuh. Hakim menilai kedudukan Terdakwa memiliki peran strategis dalam menjamin mutu dan volume pekerjaan yang dibiayai oleh keuangan negara. Rekomendasi penulis pada penelitian Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas konsultan pengawas dalam proyek konstruksi yang dibiayai keuangan negara, melalui penerapan standar profesional yang ketat dan pengendalian internal yang efektif, guna mencegah terjadinya pembiaran pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Kata Kunci : Akibat hukum, Tindak pidana korupsi, Pengadaan barang dan jasa.

Dokumen

ANDI MUH ILHAM HADZIQ_04020220103 (3).pdf
application/pdf · 2.163 KB
Lihat dokumen →
TURNITIN_ARDIANSAH_04020220337.pdf
application/pdf · 707 KB
Lihat dokumen →
indexcodes.txt
text/plain · 17 KB
Lihat dokumen →
indexcodes.txt
text/plain · 9 KB
Lihat dokumen →
lightbox.jpg
image/png · 17 KB
Lihat dokumen →
preview.jpg
image/png · 8 KB
Lihat dokumen →
medium.jpg
image/png · 4 KB
Lihat dokumen →
small.jpg
image/png · 2 KB
Lihat dokumen →
lightbox.jpg
image/png · 11 KB
Lihat dokumen →
preview.jpg
image/png · 5 KB
Lihat dokumen →
medium.jpg
image/png · 2 KB
Lihat dokumen →
small.jpg
image/png · 1 KB
Lihat dokumen →

Lihat di Repository Asli