EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) MAKASSAR
Abstrak
Rifqih, NIM 04020210429, dengan judul "Efektifitas Fungsi Penyidik Dalam Penyelasaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar" di bawah bimbingan Bapak H.Baharuddin Badaru, selaku ketua pembimbing dan Bapak A.Istiqlal Assaad selaku anggota pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika pada Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi penyidikan tersebut. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime) dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat, sehingga memerlukan penanganan yang profesional dan efektif oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik di Polrestabes Makassar, studi dokumentasi terhadap berkas perkara, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif fungsi penyidik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas penyidikan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kompleksitas jaringan peredaran narkotika, serta faktor budaya hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tersebut meliputi peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan, optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait, serta penguatan sarana pendukung penyidikan Kata Kunci : prinsip Hukum Konflik Bersenjata, Hukum Humantier internasionalRifqih, NIM 04020210429, dengan judul "Efektifitas Fungsi Penyidik Dalam Penyelasaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar" di bawah bimbingan Bapak H.Baharuddin Badaru, selaku ketua pembimbing dan Bapak A.Istiqlal Assaad selaku anggota pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika pada Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi penyidikan tersebut. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime) dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat, sehingga memerlukan penanganan yang profesional dan efektif oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik di Polrestabes Makassar, studi dokumentasi terhadap berkas perkara, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif fungsi penyidik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas penyidikan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kompleksitas jaringan peredaran narkotika, serta faktor budaya hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tersebut meliputi peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan, optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait, serta penguatan sarana pendukung penyidikan
Kata Kunci : prinsip Hukum Konflik Bersenjata, Hukum Humantier internasional
Kata Kunci : prinsip Hukum Konflik Bersenjata, Hukum Humantier internasional
