Massekke Tradition: Syncretism of Local Culture and Islamic Sharia in the Fishermen’s Community at the Spermonde Archipelago, South Sulawesi
Zakah is an obligation for Muslims which is strictly regulated in Islamic law, but in Muslim communities in Indonesia, its implementation cannot be separated from local traditions. This res…
Lihat detailASSESSING SOCIO-ECONOMIC JUSTICE RIGHTS THROUGH ZAKAT FOR COMMUNITIES AFFECTED BY COVID-19
Covid-19 has had a significant economic impact, reducing people's purchasing power in community. The concept of zakat as an instrument for fulfilling the socioeconomic rights of the Islamic…
Lihat detailTINJAUAN YURIDIS TERHADAP GADAI TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan gadai tanah ditinjau dalam hukum keperdataan di Indonesia dan juga bagaimana perlindungan hukum tentang gadai tanah dalam …
Lihat detailPELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaaanpendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik dan faktor-faktor yangmempengaruhi pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan…
Lihat detailTINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan dan akibat hukum anak yang lahir terhadap perkawinan di bawah tangan dalam perspektif hukum islam.Penelitian ini menggunakan metode pene…
Lihat detailTANGGUNG JAWAB BIRO TRAVEL UMRAH TERHADAP CALON JEMAAH PENGGUNA JASA TRAVEL (Studi Pada PT Shafwa Indonesia Wisata)
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perjanjian sekaligus tanggung jawab hukum antara pihak travel sebagai pihak pertama dengan calon Jemaa…
Lihat detailPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN GOPAY PADA APLIKASI GOJEK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum terhadap pengguna layanan Gopay pada aplikasi Gojek dan Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Prinsip Per…
Lihat detailPERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG MILIK DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (STUDI KASUS PADA BAGIAN KERJASAMA KOTA MAKASSAR)
Lihat detailPERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PENGANGKUTAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN SURAT BERHARGA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Pengangkutan Barang Dengan Menggunakan Surat BerhargaPenelitian ini menggunakan metode penelitian norma…
Lihat detailIMPLEMENTASI PELEPASAN TANAH ADAT TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA JAYAPURA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengimplementasian pelepasan hak atas tanah adat pada pengalihan hak atas tanah di Kota Jayapura dan mengetahui kepastian hukum pe…
Lihat detailANALISIS HUKUM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL (Studi Kasus Bank BRI Unit Kecamatan Tamalanrea)
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui pengaruh modal awal terhadap pendapatan sebagai pengembangan UMKM di BTP kecamatan tamalanrea. (2) Untuk mengetahui pengaruh modal sete…
Lihat detailANALISIS HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (MAZHAB SYAFI’I)
Penilitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis mengetahui dasar hukum mengenai hal beli air susu ibu (ASI). Dan pandangan para mazhab – berkenaan dengan kegiatan jual beli air s…
Lihat detailKEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS.)
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata mengetahui dan menganalisis akta akibat hukum dari peng…
Lihat detailEFEKTIVITAS KINERJA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi BPSK Kota Makassar)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tugas dan wewenang BPSK setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan peranan BPSK dalam mewujudkan perlindu…
Lihat detailANALISIS YURIDIS PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENETIKA
Lihat detailPENYELESAIAN HAK ATAS TANAH YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK (Studi Putusan No.479/Pdt.G/2019/PN Makassar)
Lihat detailEFEKTIVITAS PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT.TONASA (PERSERO) DITINJAU DARI UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Lihat detailTINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESALAHAN PENETAPAN BATAS HAK MILIK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum penetapan batas-batas hak atas tanah, serta mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa batas-batas hak atas tanah.Pen…
Lihat detail