Mawardi, Khaerani (2018) EFEKTIVITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Studi Di Kota Makassar). Masters thesis, Universitas Muslim Indonesia.
Text
0092.02.40.2014 SAMPUL.pdf Download (208kB) |
|
Text
0092.02.40.2014 HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (570kB) |
|
Text
0092.02.40.2014 KATA PENGANTAR.pdf Download (73kB) |
|
Text
0092.02.40.2014 ABSTRAK.pdf Download (95kB) |
|
Text
0092.02.40.2014 DAFTAR ISI.pdf Download (95kB) |
|
Text
0092.02.40.2014 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (99kB) |
|
Text
0092.02.40.2014 BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (88kB) |
|
Text
0092.02.40.2014 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB) | Request a copy |
|
Text
0092.02.40.2014 BAB III METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB) | Request a copy |
|
Text
0092.02.40.2014 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) | Request a copy |
|
Text
0092.02.40.2014 BAB V PENUTUP.pdf Download (4kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa konsumen, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik studi pustaka dan teknik wawancara. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif . Efektivitas badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa konsumen Kota Makassar kurang efektif karena belum berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen adalah hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan pendidikan. Pentingnya sosialisasi secara berkala baik itu secara langsung maupun melalui media elektronik, media cetak atau media sosial secara berkala oleh BPSK Kota Makassar karena mengingat masih banyaknya para pihak baik itu pelaku usaha ataupun konsumen yang bersengketa masih enggan menggunakan BPSK sebagai jalur penyelesaian sengketanya. Pemerintah juga hendaknya memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat BPSK Kota Makassar mengingat tugas-tugas BPSK yang begitu luas.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | PASCASARJANA > MAGISTER ILMU HUKUM |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@umi.ac.id |
Date Deposited: | 17 Dec 2020 04:57 |
Last Modified: | 17 Dec 2020 04:57 |
URI: | http://repository.umi.ac.id/id/eprint/152 |
Actions (login required)
View Item |