KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE

Malik, Mahar Prahartangtyo (2019) KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE. Masters thesis, Universitas Muslim Indonesia.

[img] Text
0046.02.44.2016 SAMPUL.pdf
Download (168kB)
[img] Text
0046.02.44.2016 LEMBAR PENGESAHAN.pdf
Download (1MB)
[img] Text
0046.02.44.2016 LEMBAR PERNYATAAN.pdf
Download (145kB)
[img] Text
0046.02.44.2016 KATA PENGANTAR.pdf
Download (259kB)
[img] Text
0046.02.44.2016 ABSTRAK.pdf
Download (254kB)
[img] Text
0046.02.44.2016 DAFTAR ISI.pdf
Download (151kB)
[img] Text
0046.02.44.2016 DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (355kB)
[img] Text
0046.02.44.2016 BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (278kB)
[img] Text
0046.02.44.2016 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only
Download (477kB) | Request a copy
[img] Text
0046.02.44.2016 BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (153kB) | Request a copy
[img] Text
0046.02.44.2016 BAB IV HASIL PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (417kB) | Request a copy
[img] Text
0046.02.44.2016 BAB V PENUTUP.pdf
Download (256kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis perjanjian jual beli melalui e-commerce dengan rumusan masalah : 1) Kekuatan mengikat perjanjian jual beli melalui e-commerce, 2) Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka atau library research dengan penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu berbagai literatur, pendapat ahli dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat sebuah perjanjian jual beli e-commerce yang didasari oleh asas konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta dikuatkan dengan Pasal 18 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak Elektronik mengikat para pihak, serta Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” dari beberapa pasal yang dituangkan diatas maka timbul sebuah keabsahan sebuah kontrak elektronik. Beberapa jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh diantaranya melalui jalur pengadilan yang diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 Undang-undang Perlindungan Konsumen, serta Pasal Pasal 47 mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: PASCASARJANA > MAGISTER ILMU HUKUM
Depositing User: Unnamed user with email admin@umi.ac.id
Date Deposited: 21 Dec 2020 04:52
Last Modified: 21 Dec 2020 04:52
URI: http://repository.umi.ac.id/id/eprint/167

Actions (login required)

View Item View Item