Azis, Mariya (2020) IMPLEMENTASI KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR. Masters thesis, Universitas Muslim Indonesia.
Text
0037.02.48.2018 SAMPUL.pdf Download (251kB) |
|
Text
0037.02.48.2018 LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (559kB) |
|
Text
0037.02.48.2018 KATA PENGANTAR.pdf Download (165kB) |
|
Text
0037.02.48.2018 ABSTRAK.pdf Download (153kB) |
|
Text
0037.02.48.2018 DAFTAR ISI.pdf Download (210kB) |
|
Text
0037.02.48.2018 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (205kB) |
|
Text
0037.02.48.2018 BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (161kB) |
|
Text
0037.02.48.2018 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB) | Request a copy |
|
Text
0037.02.48.2018 BAB III METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) | Request a copy |
|
Text
0037.02.48.2018 BAB IV HASIL PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy |
|
Text
0037.02.48.2018 BAB V PENUTUP.pdf Download (86kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kepastian hukum dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Kota Makassar serta faktor – faktor yang mempengaruhi tidak terwujudnya kepastian hukum dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini memadukan penelitian hukum normatif – empiris yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan analiisis seluruh perangkat hukum yang terkait pemberian izin mendirikan bangunan serta mengumpulkan dan mengolah data primer yang diperoleh dilapangan. Peneliitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, dengan cara mewawancarai narasumber yang relevan dengan penelitian ini. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan penyajian data secara deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kepastian Hukum Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Pemerintah Kota Makassar telah terlaksana dan menjamin kepastian hukum berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan antara lain Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu. Untuk faktor – faktor yang mempengaruhi kurang terwujudnya Implementasi Kepastian Hukum Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu faktor kurangnya komunikasi anatara pihak DPM-PTSP dengan masyarakat dan kesadaran pengetahuan masyarakat yang masih kurang.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | PASCASARJANA > MAGISTER ILMU HUKUM |
Depositing User: | Unnamed user with email admin@umi.ac.id |
Date Deposited: | 17 Dec 2020 07:30 |
Last Modified: | 17 Dec 2020 07:30 |
URI: | http://repository.umi.ac.id/id/eprint/158 |
Actions (login required)
View Item |