ANALISIS HUKUM TERHADAP MUCIKARI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Hidayat, Muhammad (2020) ANALISIS HUKUM TERHADAP MUCIKARI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM. Masters thesis, Universitas Muslim Indonesia.

[img] Text
0040.02.47.2017 SAMPUL.pdf
Download (25kB)
[img] Text
0040.02.47.2017 LEMBAR PENGESAHAN.pdf
Download (155kB)
[img] Text
0040.02.47.2017 KATA PENGANTAR.pdf
Download (99kB)
[img] Text
0040.02.47.2017 ABSTRAK.pdf
Download (100kB)
[img] Text
0040.02.47.2017 DAFTAR ISI.pdf
Download (44kB)
[img] Text
0040.02.47.2017 DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (153kB)
[img] Text
0040.02.47.2017 BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (252kB)
[img] Text
0040.02.47.2017 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only
Download (227kB) | Request a copy
[img] Text
0040.02.47.2017 BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (104kB) | Request a copy
[img] Text
0040.02.47.2017 BAB IV HASIL PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (336kB) | Request a copy
[img] Text
0040.02.47.2017 BAB V PENUTUP.pdf
Download (100kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam terhadap mucikari; (2) mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana mucikari menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan primer yang ada dalam Al-Qur’an, Hadits dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Ketentuan pengaturan untuk menjerat mucikari di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang yang bersifat sektoral dan kasuistis. Di antaranya KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang memuat unsur “muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang memuat unsur jasa pornografi. Sementara itu, UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang menggunakan unsur “eksploitasi seksual”. Sedangkan di Hukum Islam mucikari merupakan salah satu perbuatan zina. Perbuatan zina dilarang tegas di dalam Al-Qur’an, larangan tersebut diatur dalam Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 33 dan Surah Al-Isra’ Ayat 32; 2) Ketentuan pertanggungjawaban pidana mucikari sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sementara dalam Islam, pelaku mucikari itu berhak dikenakan hukuman ta’zir. Adapun sarannya adalah (1). Diperlukan adanya sanksi pidana bagi para pengguna jasa dan pemberi jasa prostitusi, karena dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praktik prostitusi belum ada yang mengkriminalisasikan keduanya. 2) Diharapkan untuk meminimalisir adanya praktek prostitusi dan dampak yang akan ditimbulkan, maka perlu dicarikan hukum alternatif.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: PASCASARJANA > MAGISTER ILMU HUKUM
Depositing User: Unnamed user with email admin@umi.ac.id
Date Deposited: 21 Dec 2020 07:04
Last Modified: 21 Dec 2020 07:04
URI: http://repository.umi.ac.id/id/eprint/171

Actions (login required)

View Item View Item