TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN (ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DI MAKASSAR (Studi Putusan Perkara No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks)

Darlan, Dhea Armadhani (2023) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN (ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DI MAKASSAR (Studi Putusan Perkara No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text FIX SKRIPSI DHEA ARMADHANI - Copy - Dhea Armadhani D.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus putusan lepas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No.468/Pid.B/2022/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar, untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian Pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber pada instansi tersebut. Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum empiris- normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang di peroleh dari berbagai sumber. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah lalai dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan Pasal 378 KUHP. Dalam unsur Pasal 378 KUHP terdapat unsur “Rangkaian kata- kata bohong” namun tidak dipertimbangkan sehingga lalai dalam menerapkan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hanya mempertimbangkan adanya perjanjian (Perdata) yang dibuat sehingga delik yang dilakukan adalah suatu perkara keperdataan. Karena menyangkut hutang piutang, yang merupakan ranah perkara perdata maka terdakwa harus di nyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana di sebut dalam dakwaan Penuntut Umum, namun bukan merupakan tindak pidana. Maka terdakwa harus di lepaskan dari segala Tuntutan Hukum Pidana (Onslag Van Rechts Vervolging) maka terdakwa harus dipilihkan nama baiknya dalam Harkat, Martabat dan Kedudukannya. Bahwa seharusnya aparat/penegak hukum melakukan upaya maksimal dalam penyelesaian perkara tindak penipuan dan penggelapan secara kekeluargaan dalam bentuk perdamaian melalui pendekatan konsep Restorative Justice (RJ). seharusnya Jaksa Penuntunt Umum dapat lebih teliti dan cermat dalam memeriksa perkara dengan mencantumkan serta mengurai asas-asas pembuktian sebagaimana yang di atur dalam KUHAP.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	operator 2
Date Deposited:	05 Sep 2023 05:11
Last Modified:	05 Sep 2023 05:11
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/3904

Actions (login required)

View Item