PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBERLAKUAN RECHTSVERWERKING

Falaq, Muh Nabil (2023) PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBERLAKUAN RECHTSVERWERKING. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Muh Nabil Falaq_04020180437.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan pengaturan lembaga rechtsverwerking dalam memperoleh hak atas tanah dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah berdasarkan lembaga rechtsverwerking. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas rechtsverwerking dalam memperoleh hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan pengadopsian dari hukum adat yang dikenal dengan istilah rechtsverwerking. Dimana jika tanah yang bersangkutan selama jangka waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai secara terus menerus oleh pihak lain, maka pihak lain dapat memperoleh tanah tersebut dengan cara itikad baik dan Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah berdasarkan lembaga rechtsverwerking tidak dapat dilepaskan dengan persoalan keadilan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. Pemerintah memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah berdasarkan lembaga rechtsverwerking berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Rekomendasi penelitian ini adalah sebaiknya kepada Pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional untuk mengadakan sosialisasi mengenai pertanahan khususnya terkait dengan penerapan asas rechtsverwerking dalam perolehan hak atas tanah, agar supaya masyarakat dapat memahami dan mengetahui betapa pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah yang mereka miliki dan sebaiknya kepada Pemerintah untuk membentuk regulasi khusus terkait dengan lembaga rechtsverwerking. Sebab saat ini hanya ada satu pasal saja yang mengatur terkait hal tersebut sehingga perlu kiranya untuk menyempurnakan peraturan yang ada, baik dari segi konsep maupun tata cara pelaksanaan guna untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sebagai bentuk perlindungan hukum secara preventif.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	operator 2
Date Deposited:	05 Sep 2023 07:40
Last Modified:	05 Sep 2023 07:40
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/3918

Actions (login required)

View Item