ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT RAPID-TEST (Studi Kasus Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pbu)

Arisa, Arisa (2021) ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT RAPID-TEST (Studi Kasus Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pbu). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text organized - Arifta Sa20.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui penerapan hukum materil dalam tindak pidana pemalsuan surat rapid-test. Serta, mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa tindak pidana rapid-test (Studi Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pbu)Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum (Legal Research) dengan tipe penelitian normatif yaitu berdasarkan norma dari tindakan pemalsuan surat rapid-test. Serta didukung oleh penambahan bahan hukum primer yaitu merupakan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan Hukum Tersier yaitu merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui kamus maupun ensiklopedia.Dan juga internet.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penerapan hukum materil dalam tindak pidana pemalsuan Surat Rapid-Test pada Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pbu menggunakan ketentuan Pasal 268 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan surat Rapid-Test, dengan mendasarinya berdasarkan Pasal 268 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.Rekomendasi penelitian ini sebagai berikut: Para penegak hukum dalam mendakwakan terdakwa dapat lansung menggunakan Pasal 268 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP karena Pasal tersebut sudah bersifat spesifik yang ditujukan bagi siapa saja yang memalsukan surat seolah-olah surat tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan dan Agar tindak pidana pemalsuan surat rapid-test tidak terjadi lagi, maka pemerintah perlu mengadakan langkah preventif yaitu dengan menerapkan sebuah sistem terkait dengan surat rapid-test yang benar-benar tidak dapat dipalsukan Petugas-petugas yang berkenan untuk memeriksa surat rapid-test ini.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	operator 2
Date Deposited:	05 Sep 2023 08:46
Last Modified:	05 Sep 2023 08:46
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/3929

Actions (login required)

View Item